NARASIWARTA.COM — Aksi demonstrasi yang digelar gabungan kelompok tani dan koperasi di Kota Dumai berlangsung panas namun tetap kondusif, Rabu (3/12/2025). Sekitar 250 peserta aksi dari Koperasi Medang Kampai Sejahtera, Koperasi Pinter Tuah Negeri, Kelompok Tani Teluk Dalam Bersinar, serta Kelompok Tani Al-Madani, mendatangi Kantor Wali Kota dan DPRD Dumai untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pengelolaan kebun kelapa sawit sitaan Satgas PKH yang dinilai tidak melibatkan masyarakat.
Massa menuntut pembubaran PT Agrinas, jika perusahaan tersebut tetap menutup pintu kemitraan dengan kelompok tani lokal dalam pola Kerja Sama Operasional (KSO). Mereka mendesak agar kebun sitaan itu dikembalikan sebagai hak masyarakat, bukan dijadikan ladang keuntungan segelintir pihak.
Koordinator aksi, Rahmat dan Willy Chandra, turut menyampaikan persoalan lain yang tak kalah serius. Mereka menyoroti salah satu perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Medang Kampai yang dinilai mengabaikan kewajiban plasma 20 persen bagi masyarakat.
“Kami minta pemerintah menegakkan aturan. Jangan sampai hak masyarakat justru dikangkangi pihak perusahaan,” teriak salah satu orator.
Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi, Rajali Hasibuan, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perjuangan ini hingga pemerintah dan DPRD Dumai mendorong instansi terkait untuk mengeluarkan hak masyarakat, baik soal HGU maupun kemitraan KSO dengan PT Agrinas.
Hadir pula Wakil Ketua Umum MASPERA, Darwin Marpaung, yang menekankan pentingnya pemerintah mengambil sikap tegas dalam konflik agraria yang berkepanjangan. Ia juga menyinggung lemahnya pelayanan di lapangan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Dumai, terutama terkait pembentukan kelompok tani dan penyaluran bantuan yang dinilai “asal jadi” dan tidak tepat sasaran.
“Bantuan selama ini harus diaudit. Jangan ada permainan di lapangan, khususnya di Medang Kampai,” tegas Darwin.
Usai berorasi, perwakilan aksi diterima langsung oleh pimpinan DPRD Dumai, Edison SH, bersama sejumlah anggota legislatif lainnya. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyepakati akan menggelar hearing lintas sektor untuk membahas seluruh tuntutan masyarakat dan mencari penyelesaian yang adil bagi warga Medang Kampai. (*)
Penulis: Dedi G Samosir
0 Komentar