 |
| Dr (C) Eko Saputra, SH, MH (kiri) dan Muhammad Ihsan Nizar, A.Md. Kom (kanan) |
NARASIWARTA.COM — Praktisi Hukum Kota Dumai, Dr (C) Eko Saputra, SH, MH, mengaku menerima teror dan intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terganggu pascapemberitaan terkait dugaan penyimpangan dalam proses penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Teror tersebut disebut terjadi setelah sejumlah media lokal menyoroti proses seleksi hingga penetapan Fahmi Rizal, S.STP., M.Si sebagai Sekda definitif Dumai.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 969/BKPSDM/2025 tertanggal 31 Oktober 2025, Fahmi Rizal resmi ditetapkan sebagai Sekda Kota Dumai menggantikan H. Indra Gunawan, S.Sos, M.Si. Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Gedung Sri Bunga Tanjung pada Senin (3/11/2025). Namun penetapan tersebut justru memantik gelombang kritik dari kalangan profesional dan masyarakat sipil yang menilai proses seleksi tidak sepenuhnya transparan.
Menurut Eko, ada pihak tertentu yang berupaya membungkam pandangan kritis terkait dugaan kejanggalan seleksi jabatan strategis tersebut. Tampaknya, praktisi hukum dan sekaligus akademisi ini tak takut dan gentar atas pihak pihak yang mencoba menerornya.
“Ada pihak yang mencoba menghubungi dan memberi tekanan agar saya diam. Saya anggap ini sebagai bentuk teror terhadap upaya penegakan hukum serta keterbukaan informasi publik,” tegasnya, Minggu (2/11/2025).
Ia menegaskan kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dan perlindungan terhadap kepentingan publik.
“Kalau semua orang memilih diam, maka yang salah akan terus terdengar benar. Kritik adalah vitamin demokrasi. Hanya mereka yang anti perbaikan yang takut dikritik,” ucap kandidat Doktor Hukum ini.
Eko mendesak penegak hukum memeriksa adanya dugaan teror tersebut karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat di daerah.
Sementara itu, aktivis muda sekaligus Eks Koordinator BEM Sekota Dumai (Sekodum), Muhammad Ihsan Nizar, A.Md. Kom, turut menyayangkan adanya respons negatif terhadap kritik publik.
“Kritik adalah sarana evaluasi. Pemerintah semestinya mengedepankan dialog dan keterbukaan, bukan memusuhi kritik,” ujarnya.
Terkait informasi akan adanya aksi mahasiswa pada saat pelantikan Sekda Dumai, Ihsan belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh.
“Kita lihat perkembangan di lapangan nanti,” singkatnya.
Selanjutnya, Ihsan juga berharap agar seluruh pihak dapat menempatkan kritik sebagai kontribusi untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih baik dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. (tim/red)
0 Komentar